PENYULUH SWADAYA

Akhir-akhir ini selain setelah PAJALE istilah yang paling sering kita dengar adalah “penyuluh swadaya”.Apa dan siapakah panyuluh swadaya ini?

Kehadiran penyuluh swadaya adalah amanat dari Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan pada BAB I Pasal 1 point 21 penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Maknanya adalah bahwa penyuluh swadaya adalah Baca Selengkapnya

Grobogan tidak ada beras sintesis

56sidak

Selasa, 26 Mei 2015 Pasar induk Purwodadi dikunjungi Wakil bupati Grobogan, Icek Baskoro,SH dalam rangka menjawab kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya beras sintesis yang ramai dibincangkan di media cetak dan elektronik.

Wabup hadir bersama Komandan Kodim 0717 ,Kapolres Grobogan serta SKPD terkait.

Pedagang beras di pasar induk PurwodadiWakil Bupati Grobogan sedang memeriksa beras di Pasar Induk Purwodadi

“Di Grobogan tidak ditemukan beras sintesis, kalau beras palsu (beras analog) ada” kata Wanup kepada media usai mengunjungi pedagang-pedagang beras di Pasar Induk Purwodadi. Semua Baca Selengkapnya

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Grobogan, diberi kesempatan untuk jadi mitra bulog dalam hal pengadaan beras

29menggiling

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Grobogan, diberi kesempatan untuk jadi mitra bulog dalam hal pengadaan beras.

Hal itu disampaikan Kepala Bulog Sub Divre Semarang Sugiarni, saat menghadiri acara penandatanganan kemitraan dengan delapan gapoktan yang dilangsungkan di Desa Kemloko, Kecamatan Godong.

”Dalam pengadaan beras, kita bisa bermitra dengan banyak pihak termasuk Gapoktan. Jadi kalau memang Gapoktan menghendaki kita bantu sepenuhnya,” ujar perempuan kelahiran Grobogan itu.

Meski demikian, Baca Selengkapnya

Bulog Menggandeng Gapoktan Desa Kelmoko

53tanda-tangan-mou

Perum Bulog Divre Jawa Tengah menggandeng kerja sama, dengan Gapoktan Desa Kemloko, Kecamatan Godong. Kerja sama itu nantinya dituangkan dalam program kemitraan padi jagung dan kedelai (Pajale).

Acara penandantanganan kerja sama kedua belah pihak dilangsungkan di Desa Kemloko. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Bulog Sub Divre Jateng Sugiarni, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Grobogan Edhie Sudaryanto. Hadir pula para pimpinan Muspika Godong.

”Rencananya Desa Kemloko kita jadikan Baca Selengkapnya

Panen Raya Melon

7panen-raya-melon

Penyerahan Bantuan Alsintan

95traktor

KEMBANGKAN PARADIGMA BARU PERTANIAN INDONESIA

antangan di sektor pertanian ke depan dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia akan semakin komplek. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk membangun pertanian yang berorientasi jauh ke depan dan sesuai dengan dinamika yang ada di Indonesia.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, kinerja produksi beberapa komoditas pangan strategis di Indonesia mengalami peningkatan, meskipun tipis. Seperti padi, rata-rata mengalami peningkatan 2,6% per tahun, dari 64,4 juta ton GKG pada tahun 2009 menjadi 71,29 juta ton GKG di tahun 2013. Sementara untuk komoditas jagung, rata-rata kenaikannya sebesar 1,4% per tahun, dari 17,63 juta ton (2009) menjadi 18,51 juta ton pipilan kering (2013). Lain halnya dengan kedelai, meskipun secara rata-rata produktivitas per hektarnya meningkat 1,39%, namun produksinya justru menurun.

“Produksi (kedelai) menurun karena terjadi persaingan areal tanam dengan tanaman jagung yang berakibat pada menurunnya luas tanam kedelai rata-rata 6,54 persen per tahun,” terang Menteri Pertanian RI Suswono dalam laporannya pada acara pembukaan Penas XIV KTNA di Malang, Jawa Timur (7/6).

Sementara itu, produksi tebu dan daging sapi dalam empat tahun terakhir juga tercatat mengalami peningkatan. Produksi tebu  tercatat rata-rata meningkat sebesar 1,48% per tahun, sedangkan daging sapi mengalami peningkatan 7,5% per tahun.

Menurut Suswono, meskipun rata-rata peningkatan produksi komoditas strategis tersebut bergerak lamban, capaian tersebut patut untuk disyukuri. Pasalnya, hal itu diraih di tengah-tengah kondisi yang dibilang tidak mudah.

Banyak faktor yang menurut Suswono menjadi tantangan besar dalam capaian produksi pangan saat ini, antara lain: defisit lahan pertanian produktif akibat dari konversi lahan pertanian yang semakin meningkat, kepemilikan lahan petani yang semakin sempit, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan gejolak ekonomi global.

“Kemampuan kita untuk meningkatkan produksi di tengah persoalan pertanian yang semakin komplek tersebut merupakan wujud kinerja petani, pelaku usaha, dan pemerintah yang masih handal,” ujar Suswono.

Namun demikian, lanjutnya, tantangan di bidang pertanian ke depan akan semakin berat dan komplek. Untuk itu diperlukan inovasi secara terus menerus dan kerja keras semua pihak.

Pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan juga telah menerbitkan payung hukum sebagai upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha di bidang pertanian dan perlindungan bagi petani sendiri.

“Terkait dengan antisipasi konversi lahan pertanian, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Demikian pula untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang No. 18/2012 tentang pangan. Sedangkan untuk meningkatkan posisi tawar petani, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ini semua merupakan acuan ke depan dalam menyikapi berbagai tantangan di bidang pertanian yang semakin komplek,” terang Suswono.

Paradigma baru
Untuk membangun pertanian Indonesia jangka panjang ke depan dengan tantangan yang semakin komplek tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyusun konsep pembangunan pertanian yang diberi nama Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP). Konsep tersebut dirumuskan sebagai acuan untuk menentukan arah pembangunan pertanian ke depan yang sesuai dengan karakteristik dan dinamika di Indonesia.

Konsep itu pun akhirnya dituangkan dalam bentuk buku SIPP Tahun 2013-2045 yang peluncurannya bertepatan dengan pembukaan Pekan Nasional (Penas) XIV KTNA di Malang, Jawa Timur (7/6) yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“SIPP tersebut disusun sebagai bagian dari pelaksanaan amanah konstitusi untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur,” ujar Suswono.

Selain itu, lanjut Suswono, SIPP juga merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Melalui SIPP tersebut akan dikembangkan dua paradigma baru pembangunan pertanian jangka panjang ke depan, yaitu: pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) dan sistem pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan. Pertanian untuk pembangunan dimaksudkan bahwa rencana pembangunan nasional harus didasarkan pada tahapan pembangunan pertanian secara nasional dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak roda pembangunan.

Sementara untuk sistem pertanian bioindustri berkelanjutan merupakan transformasi pembangunan berbasis bahan baku fosil menjadi berbasis sumber daya terbarukan atau sumber daya hayati. “Peran pertanian tidak hanya sebagai penghasil utama bahan pangan, tetapi menjadi penghasil biomassa bahan baku biorefinery untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, serat, energi, produk farmasi, kimiawi, dan bioproduk lainnya,” papar Suswono.

Dalam konsep pertanian bioindustri berkelanjutan tersebut, Suswono berpandangan bahwa lahan pertanian bukan hanya merupakan sumberdaya alam, namun juga sebagai industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan pangan untuk ketahanan pangan ataupun produk lain yang dikelola menjadi bioenergi yang bebas limbah dengan menerapkan prinsip mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang alias reduce, reuse, and recycle.

Dengan konsep itu, kata Suswono, maka hasil produk pertanian akan dikembangkan menjadi energi terbarukan, dengan demikian masyarakat tidak lagi tergantung pada energi yang berasal dari fosil.

Sementara menurut Prof. Dr. Pantjar Simatupang, Ketua Tim Perumus Konsep SIPP 2013-2045, seperti dilansir Antara (20/5), konsep pembangunan pertanian dengan pendekatan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan dipandang sangat sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Hanya saja, pendekatan tersebut baru bisa dilaksanakan jika dirancang dalam perspektif jangka panjang dengan peta jalan yang sistematis. Selain itu juga harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan terpadu serta dilaksanakan secara konsisten.

(Majalah Pertanian “ABDI TANI Vol.15 No.3 Edisi LIII Juli-September 2014)

TIGA SASARAN BESAR DALAM KONSEP KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN INDONESIA

Laju pertumbuhan penduduk dunia akan selalu terkait dengan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan dan energi penduduk itu sendiri. Oleh karena itu, masing-masing negara di dunia akan selalu disibukkan dengan dua hal penting tersebut. Lantas, bagaimana dengan Indonesia sendiri?

Mengutip data yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan yang berjudul “Prospek Populasi Dunia: Revisi 2012”, disebutkan, penduduk dunia pada tahun 2025 akan tumbuh menjadi 8,1 miliar jiwa dari jumlah saat ini yang tercatat 7,2 miliar jiwa. Kemudian pada tahun 2050, populasi tersebut akan terus berkembang menjadi 9,6 miliar jiwa, atau lebih besar dari prediksi sebelumnya yang diramalkan pada angka 9,3 miliar jiwa.

Pertumbuhan populasi yang melebihi perkiraan itu tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait daya dukung sumber daya yang dimiliki bumi ini. Populasi yang besar, tentunya juga akan membutuhkan sumber daya yang lebih besar pula, mulai dari pangan, energi, dan ketersediaan lahan untuk pertanian.

Hal ini pula yang kembali ditekankan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) XIV di Komplek Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur (7/6).

Menurut Presiden, dengan pertambahan penduduk dari 7 miliar menjadi lebih dari 9 miliar jiwa, maka manusia di dunia akan membutuhkan tambahan pangan dan energi antara 60 hingga 70 persen.

“Artinya, ke depan, kebutuhan pangan dan energi akan meningkat tajam. Oleh karena itu, agar dunia tidak kelaparan, agar Indonesia juga tidak kekurangan pangan, maka tugas kita adalah meningkatkan produksi pangan di Indonesia dan tentunya produksi pangan di seluruh dunia dengan cara-cara yang tepat, cerdas, dan tidak merusak lingkungan,” ujar Presiden.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan kemandirian pangan, Presiden menyebut tiga sasaran besar yang harus dicapai Indonesia jika ingin menjadi negara yang benar-benar berswasembada dan mandiri dalam hal pangan. Tiga sasaran besar itu antara lain: kecukupan pangan dan mampu berswasembada serta memiliki ketahanan pangan yang kuat, penghasilan para petani, nelayan, dan petani hutan yang semakin meningkat, dan rakyat Indonesia mampu membeli kebutuhan pangannya sendiri dengan harga yang terjangkau.

“Itulah tiga sasaran besar yang harus dicapai di masa-masa yang akan datang,” tegas Presiden di hadapan lebih dari 35.000 peserta Penas yang datang dari seluruh pelosok Indonesia.

Lima pihak yang paling berkepentingan
Lantas, bagaimana caranya mencapai tiga sasaran besar tersebut? Menurut Presiden SBY, ada lima pihak yang disebut paling berkepentingan dan harus bekerja keras untuk mencapai tiga sasaran besar itu, yaitu: pemerintah, para pakar, dunia usaha, para petani nelayan, dan masyarakat luas.

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, disebut pertama kali karena merupakan pembuat kebijakan dan regulasi yang menentukan arah pembangunan dan pengelolaan negara yang berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan petani nelayan.

Presiden mengatakan, pemerintah harus mampu membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, menciptakan iklim pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tepat, serta iklim investasi usaha yang juga tepat.

“Kebijakan pemerintah dalam era globalisasi haruslah tetap untuk kepentingan nasional kita, haruslah tetap melindungi petani, nelayan, dan petani hutan. Itu tugas dan kewajiban pemerintah,” papar Presiden.

Kemudian pihak kedua yang disebut sangat berperan adalah kalangan pakar, peneliti, dan inovator di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Menurut Presiden, kalangan ini harus terus bekerja keras dan bertanggung jawab dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas pangan di Indonesia.

Sementara itu, pihak ketiga yang disebut Presiden juga memegang peran penting adalah dunia usaha. Keberadaan dunia usaha dalam konsep ketahanan pangan dianggap penting, karena merupakan salah satu mediator dalam hal peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan nelayan.

“Dunia usaha penting, agar apa yang dihasilkan oleh para petani, nelayan, dan petani hutan dengan perdagangan dan industri yang adil, itu juga bisa dikembangkan untuk kepentingan kita semua,” papar Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengingatkan, meskipun kalangan dunia usaha harus mendapatkan keuntungan lebih, tapi mereka juga harus memperhatikan kepentingan para petani, nelayan, dan petani hutan yang juga memerlukan keuntungan dan penghasilan yang lebih baik.

“Ingatlah, kalau melakukan perdagangan, baik itu produk-produk pertanian, perikanan, maupun kehutanan, jangan sampai mengesampingkan kepentingan para petani, nelayan, dan petani hutan yang memerlukan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya,” ujar Presiden.

Berikutnya, komunitas petani, nelayan, dan petani hutan sendiri disebut sebagai pihak keempat yang turut bertanggung jawab dan berperan penting dalam konsep ketahanan dan kemandirian pangan. Presiden mengungkapkan, kalangan petani, nelayan, dan petani hutan juga harus tetap rajin, produktif, memiliki pengetahuan lebih, trampil, menguasai teknologi seputar budidaya yang tepat sesuai kondisi iklim, dan hal lain yang terkait erat dengan peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan mereka sendiri.

“Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil menengah, dan usaha yang dilakukan oleh para petani, nelayan, dan petani hutan juga harus berkembang. Artinya, mereka sendiri juga harus bisa berbuat banyak untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraannya masing-masing,” terang Presiden.

Kemudian, pihak kelima yang menurut Presiden tidak boleh dilupakan adalah peran dari masyarakat luas. “Bumi kita tidak berkembang, bahkan sebagian lahan kita sudah tidak subur lagi karena kesalahan manusia sedunia selama berabad-abad. Oleh karena itu, manusia dan rakyat Indonesia, janganlah kita rakus, boros, janganlah kita mengkonsumsi pangan melebihi kepatutannya. Kita harus efisien dan hemat, dengan demikian kita turut memikirkan anak cucu kita, memikirkan generasi mendatang yang juga memerlukan kecukupan pangan,” tegas Presiden.

(Majalah Pertanian “ABDI TANI Vol.15 No.3 Edisi LIII Juli-September 2014)

Waspada serangan tikus

24serangan-tikus

TIKUS termasuk hama kedua terpenting pada tanaman padi di Indonesia.Ini perlu mendapat perhatian khusus di samping hama lainnya.Karena kehilangan hasil produksi akibat serangan hama tikus cukup tinggi. Usaha untuk mengendalikan tikus ini sudah banyak dilakukan oleh para petani,mulai dari sanitasi,kultur teknik,fisik,cara hayati,mekanik dan kimia.Namun diakui,bahwa cara-cara pengendalian tersebut belum dilakukan secara terpadu,sehingga harapan untuk menekan populasi tikus pada tingkat yang tidak merugikan Baca Selengkapnya

Sesuai Target, 2,25 ton per hektar

98panen-kedelaii

Kecamatan Tawangharjo merupakan salah satu daerah sentra kedelai di Kabupaten Grobogan, dan termasuk daerah spesial karena dapat menanam kedelai dua kali dalam satu tahun. Petani Gabungan Kelompok Tani Tarub Raharjo desa Tarub kecamatan Tawangharjo,  menanam kedelai seluas 198 hektar dari total luas 461 hektar . Wartiyo Ketua Gapoktan menyatakan bahwa produksi kedelai musim ini hasilnya cukup bagus yaitu mencapai 2,25 ton/ha dan dia optimis pada musim tanam berikutnya petani Tarub mampu Baca Selengkapnya