Archive for category: Penyuluhan

Indonesia telah memiliki seorang pemimpin baru, Presiden Joko Widodo, dengan segenap hiruk pikuk proses politiknya. Presiden ketujuh negeri yang kaya raya ini pun juga sudah menyusun perangkat kerja yang diberi nama “Kabinet Kerja”.

Sesuai dengan namanya, maka mindset yang ditanamkan oleh presiden kepada seluruh tim kabinetnya adalah “kerja, kerja, dan kerja”. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai atau sekedar duduk sejenak ‘menikmati’ kursi baru seorang menteri, semua diminta langsung bekerja sebagai sebuah tim yang membawa visi misi presiden, bukan visi misi masing-masing kementerian, dan melepaskan egosektoral yang kerapkali menjadi penghalang.

Pun demikian untuk urusan pertanian. Presiden Jokowi telah mempercayakan Amran Sulaiman untuk mengomandani salah satu sektor penting di Indonesia ini. Amran sendiri memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha. Ia merupakan pendiri dan CEO Tiran Group yang memiliki berbagai macam usaha, mulai dari pabrik gula, kebun kelapa sawit, hingga pertambangan.

Di awal kerjanya, Amran pun langsung menargetkan Indonesia harus bisa berswasembada pangan dalam empat tahun ke depan. Menurutnya, dengan melakukan akselerasi program-program yang ada, maka komoditas pangan utama, yaitu: beras, jagung, kedelai, dan gula, akan mampu berswasembada dalam waktu tiga atau empat tahun.

Untuk mencapai target itu, Amran menekankan pada sejumlah hal yang akan menjadi kuncinya. Di antaranya adalah: penyediaan lahan, peningkatan infrastruktur irigasi, penyediaan pupuk dan bibit, serta aspek pascapanen yang menyangkut kepastian pasar.
Selain itu, peran penyuluh dalam pengawalan dan penyampaian teknologi kepada petani juga akan lebih ditingkatkan. Menurut Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Winny Dian Wibawa, idealnya terdapat satu penyuluh untuk satu desa yang akan melatih dan membina kelompok tani yang ada di masing-masing desa.

Meski demikian, pekerjaan untuk memajukan pertanian merupakan tanggung jawab semua stakeholder, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengajak semua stakeholder, mulai dari petani (baik skala kecil maupun skala perkebunan), pengusaha sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, mekanisasi pertanian), collector, hingga para akademisi, dalam sebuah koordinasi rutin untuk bersama-sama bergerak memajukan pertanian Indonesia.

Semoga dengan pemerintahan yang baru dengan kabinet kerjanya itu, sektor pertanian Indonesia yang menjadi tulang punggung kebutuhan pangan rakyatnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan hanya sekedar mandiri, tapi juga bisa berdaulat dalam hal pangan.

Terlebih lagi, Indonesia sendiri melalui Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah meratifiksi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Dengan diberlakukannya MEA/AEC itu maka akan tercipta pasar tunggal regional yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal. Pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja pun juga akan bebas, tidak ada lagi sekat antar negara di kawasan ASEAN.

Sektor pertanian sendiri yang masuk dalam 12 sektor prioritas dalam implementasi AEC 2015 dituntut untuk bisa memiliki daya saing yang lebih tinggi agar bisa bersaing dan memanfaatkan peluang sekaligus keuntungan dari AEC itu sendiri. Pembangunan pertanian dituntut lebih masif lagi untuk mendongkrak kapasitas produksi, kualitas pengetahuan, dan permodalan agar Indonesia tidak bergantung pada impor. Petani sendiri selayaknya harus mendapat perlindungan dengan menerapkan tarif maksimal untuk produk-produk impor. Selamat bekerja Pak Presiden, selamat bekerja Bapak Menteri Pertanian!!.