Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

 

  1. TUGAS POKOK

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

  1. FUNGSI

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  2. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  5. Pengelolaan kesekretariatan dinas
  6. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. URAIAN TUGAS

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mempunyai uraian jabatan:

  1. Merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
  2. Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  4. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
  5. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  7. Menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
  8. Menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  9. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  10. Menyelenggarakan pengembangan sarana prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  11. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  12. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  13. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  14. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  15. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  16. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  17. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
  18. Menetapkan ijin usaha/ rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  19. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
  20. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahansecara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  21. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  22. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baiksecara lisan maupun tertulisberdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; serta
  23. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.